Jabartrust, Bandung — Dalam sebuah acara seremonial di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Gubernur Jabar Plt Bey Machmudin secara resmi melantik Agus Mulyadi sebagai Penjabat Wali Kota Cirebon pada Rabu (13/12/23).
Agus Mulyadi, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Cirebon, menggantikan Eti Herawaty yang masa jabatannya berakhir pada 12 Desember 2023. Agus akan menjadi penjabat hingga wali kota definitif hasil pemilu 2024 dilantik.
Pelantikan Agus Mulyadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3 – 6572, menjadi bagian dari strategi Bey Machmudin untuk menjaga tata kelola efektif selama periode transisi.
Dengan penuh optimisme, Bey Machmudin menekankan harapannya agar Agus Mulyadi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, transparan, dan menjunjung tinggi akuntabilitas. Bey mendorong Agus untuk membangun komunikasi dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta unsur perangkat daerah, guna memastikan kelancaran operasional pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Wali Kota Cirebon sebelumnya, Ibu Eti Herawaty, atas dedikasinya memimpin kota ini,” ujar Bey Machmudin, mengakui kepemimpinan yang telah berakhir.
Bey memberikan arahan kepada Agus, menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama proses pemilihan umum melalui program Jabar Anteng. “Kami berharap Bapak Agus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, menjalankan Pemilu dengan lancar, aman, dan adil,” ungkap Bey.
Dalam menghadapi musim penghujan, Bey mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan, terutama di provinsi Jabar yang rawan bencana longsor dan cuaca ekstrem.
Terakhir, seiring dengan kenaikan kasus COVID-19, Bey mengajak masyarakat untuk tidak terlalu panik. Ia menekankan pentingnya menjaga protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan meningkatkan imunitas tenaga kesehatan melalui vaksinasi.
Setelah transisi di Kota Cirebon, sejumlah kota dan kabupaten lainnya juga siap mengalami pergantian kepemimpinan, termasuk Garut, Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. “Meskipun Bogor Kota masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, ada beberapa daerah yang sudah mengajukan ke MK, dan prosesnya terus berjalan. Usulan sudah aman, untuk yang tahun ini dan tahun depan ada dua,” pungkas Bey.
