JABARTRUST.COM, KAB. KARAWANG – Desa memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam Rapat Koordinasi Penataan Desa yang berlangsung di Hotel Resinda, Karawang, Jumat, (15/11/2024).
Dengan tema Transformasi Penataan Desa di Jawa Barat, rakor tersebut dihadiri perwakilan dari 16 kabupaten/kota di Jabar. Herman menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi sangat bergantung pada kinerja di tingkat desa.
“Jawa Barat hanya bisa hebat apabila kabupaten/kotanya hebat, dan kabupaten/kota bisa hebat apabila kecamatannya hebat, yang pada akhirnya bergantung pada desa-desa yang hebat,” ujar Herman dalam paparannya.
Herman menegaskan bahwa keberhasilan sebuah desa tidak hanya dilihat dari proses pembangunan, tetapi juga dari outcome yang terukur. Indikator utama yang mencerminkan keberhasilan tersebut meliputi, Kesejahteraan masyarakat, Penurunan angka kemiskinan, Rendahnya tingkat pengangguran, dan Peningkatan gizi masyarakat untuk menekan angka stunting.
Namun, meski Jawa Barat memiliki 2.400 desa maju dari total 5.311 desa, tantangan besar masih terlihat pada angka, Pengangguran desa: 6,9%, Kemiskinan desa: 7,4%, dan Stunting anak: 21,7%, ujarnya.
“Desa maju seharusnya berarti masyarakatnya sejahtera. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka pengangguran, kemiskinan, dan stunting masih tinggi. Ini menunjukkan adanya permasalahan yang perlu kita kaji lebih dalam,” jelas Herman.
Mulai tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong seluruh desa untuk berfokus pada hasil pembangunan. Desa akan diarahkan untuk, Memperjelas perencanaan pembangunan, Meningkatkan akuntabilitas kinerja, Melakukan pengukuran, evaluasi, dan pelaporan secara transparan, Berorientasi pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengurangan pengangguran, jelasnya.
Herman juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai jenjang pemerintahan, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, camat, hingga kepala desa. “Gubernur hingga kepala desa harus memiliki kesamaan visi dalam menurunkan angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun sinergi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah agar visi kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan hingga ke tingkat desa. Herman meminta Kabag Pemerintahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar untuk terus mengawal proses ini hingga berhasil.
“Indikator makro pembangunan akan diperluas hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, hasil pembangunan di desa akan tercermin pada capaian tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi,” tuturnya.
Sebagai tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memastikan bahwa pembangunan desa menjadi prioritas utama. Langkah ini bertujuan agar desa-desa di Jabar tidak hanya maju dalam infrastruktur, tetapi juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Desa yang hebat, Jabar yang hebat akan terwujud, dan ini hanya bisa dicapai jika seluruh elemen pemerintahan bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Herman.
