JABARTRUST.COM, BANDUNG – Pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dan turut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, dalam acara yang berlangsung di Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Selasa (12/11/2024).
Dalam sambutannya, Bey menyatakan bahwa penandatanganan pakta integritas ini merupakan langkah penting yang mendukung semangat reformasi birokrasi. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan pelaksanaan mutasi, promosi, dan relokasi ASN di lingkungan Disdik Jabar berjalan sesuai prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. “Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus kita galakkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bey.
Pakta integritas ini ditandatangani oleh para pejabat utama di Disdik Jabar, termasuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Disdik Jabar, para ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dari berbagai daerah, serta kepala sekolah. Dengan hampir seluruh pegawai Disdik Jabar terlibat, acara ini mencatatkan Disdik Jabar sebagai dinas pertama di Jawa Barat yang menerapkan penandatanganan pakta integritas secara menyeluruh di kalangan pegawainya. Bey berharap langkah ini menjadi standar baru bagi seluruh dinas di Jawa Barat untuk menegakkan tata kelola yang bersih.
“Ini dinas pertama yang hampir semua pegawainya menandatangani pakta integritas. Kita tunjukkan dinas pendidikan ini dinas terbaik di Jabar. Jadi saya minta Bapak Ibu serius,” tegas Bey.
Bey Machmudin mengimbau agar seluruh ASN di lingkungan Disdik Jabar menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dan etika kerja yang baik. Komitmen ini, menurutnya, akan berdampak positif bagi kualitas layanan pendidikan di Jawa Barat, dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan penuh integritas. Tujuan utamanya adalah agar seluruh masyarakat Jawa Barat mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan adil.
Dalam acara tersebut, Bey juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. “Setiap ASN wajib menjaga profesionalitas tanpa memihak,” ucapnya. Bey menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar telah membentuk tim pengawas khusus untuk memastikan netralitas ASN, sehingga setiap indikasi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
Dengan komitmen pakta integritas ini, Disdik Jabar berharap dapat menjadi teladan bagi dinas lainnya, khususnya dalam menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik terhadap birokrasi di lingkungan pendidikan. Pakta integritas ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebuah dorongan bagi ASN untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab, serta mewujudkan pendidikan berkualitas yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh Jawa Barat.
Langkah ini adalah bukti nyata dari semangat reformasi birokrasi di lingkungan Disdik Jabar yang diharapkan akan terus berkembang, menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, dan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan layanan pendidikan yang profesional, bersih, dan akuntabel.
