JABARTRUST.COM, KOTA BANDUNG – Target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subiyanto menjadi tantangan besar bagi kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih usai Pilkada serentak 2024. Untuk merealisasikan target ini, pemerintah daerah diharapkan bergerak cepat, terutama dalam menarik investasi melalui energi hijau.
Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Fary Hadiyanto, menilai bahwa penyesuaian di tingkat pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan target tersebut. “Jika petahana terpilih, mungkin mereka bisa langsung gas bekerja. Tapi jika pemimpin baru, proses konsolidasi akan memakan waktu,” ujarnya dalam diskusi panel bertajuk Menyongsong Era Baru: Menyusun Solusi untuk Masa Depan Bisnis dan Ekonomi Jawa Barat, Jumat, (06/12/2024).
Fary menambahkan, meskipun target ini ambisius, realisasinya sangat berat, terutama di tengah ketidakpastian global. Selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5 persen, bahkan sempat tertekan akibat pandemi COVID-19. Konflik geopolitik global, seperti Timur Tengah, Ukraina-Rusia, dan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, juga menjadi ancaman serius.
“Jawa Barat masih bergantung pada ekspor tekstil ke Amerika. Jika modal asing dari sana berkurang, maka pertumbuhan ekonomi 8 persen sangat sulit dicapai,” ungkapnya.
Jawa Barat menghadapi tantangan internal. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini dalam dua tahun terakhir selalu berada di bawah rata-rata nasional, dengan sektor tekstil sebagai salah satu yang terpukul akibat penutupan pabrik. Fary menyarankan agar pemerintah mencari solusi komponen pengganti untuk mendongkrak perekonomian.
Salah satu strategi yang disarankan adalah memanfaatkan energi hijau untuk menarik investasi. Menurut Kurniawan Imam Ghozali, General Manager PT SEI, pihaknya sudah mengimplementasikan beberapa langkah efisiensi energi, seperti Solar PV Rooftop dan kendaraan listrik.
“Pemasangan Solar PV Rooftop pada industri mampu mengurangi biaya operasional listrik hingga 40 persen. Ini sangat membantu industri tekstil agar tetap bertahan,” jelasnya.
Kurniawan juga menekankan efisiensi operasional kendaraan listrik, yang mampu menekan biaya perjalanan Bandung-Jakarta hingga 70 persen dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Sri Dewi, menyoroti tantangan regulasi yang masih menjadi kendala besar. Proses perizinan usaha, terutama untuk investor di sektor pariwisata, dinilai terlalu rumit. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian Jabar.
“Gubernur terpilih harus melanjutkan kebijakan yang baik dan tidak membuat kebijakan coba-coba. Infrastruktur seperti Kawasan Rebana, Kertajati, dan Pelabuhan Patimban harus dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Dengan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, Jawa Barat diharapkan dapat menjawab tantangan besar ini dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.***(diwan)
