Jasa Raharja Perwakilan Sukabumi Bersama Mitra Kerja Terkait Lakukan Sosialisasi Secara Serentak

JABARTRUST.COM, SUKABUMI – Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah  kususnya pajak kendaraan bermotor, Tim Pembina Samsat Wilayah Perwakilan Sukabumi melakukan Sosialisasi secara serentak. Kegiatan ini dilakukan terkait Implementasi  Pasal 74 Ayat (2) Huruf b Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan gencar dilakukan oleh tiga instansi pelaksana SAMSAT yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) yang menjalankan fungsi Regident Ranmor dan PT Jasa Raharja yang bertugas mengelola SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

 

Dimana masing-masing  instansi menyampaikan tugas dan fungsinya, dimana nantinya masyarakat akan semakin paham dan mengerti akan kewajiban dan tanggung jawabnya. Petugas Jasa Raharja menerangkan bahwa  Jasa Raharja merupakan perusahaan milik negara yang memiliki tugas pokok yaitu memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan angkutan umum, dengan menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat yaitu Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dimana DPWKP di kutip dari tiket yang dibayarkan oleh penumpang angkutan umum, penumpang pesawat udara, penumpang kapal laut, penumpang kereta api, dan penumpang angkutan umum lainnya. Sedangkan SWDKLLJ dikutip dari setiap pemilik kendaraan  bermotor, yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya di Kantor Bersama Samsat. Dana tersebut nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk santunan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas jalan maupun kecelakanaan penumpang umum..

 

Baca Juga :  Menjelang Natal dan Tahun Baru, Jabar Akan Memulai Operasi Lilin Besok.

Dalam giat tersebut juga mengedukasi masyarakat tentang Pasal 74 Ayat (2) Huruf b Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis, registrasi kendaraan tersebut akan dihapus dan di nyatakan kendaran bodong.