JABARTRUST.COM, BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Pilkada ini akan memilih kepala daerah di 27 kota dan kabupaten di Jabar, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu,(13/11/2024), di Gedung Pakuan, Bandung, Bey menyampaikan kesiapan Pemprov Jabar kepada rombongan Komisi II DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dede Yusuf. Audiensi ini turut dihadiri para Pejabat (Pj) Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, serta perwakilan dari TNI, Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Bey mengungkapkan, salah satu poin penting yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI adalah tentang pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mengantisipasi potensi kerawanan yang bisa mengganggu proses Pilkada. Komisi II meminta agar seluruh pihak yang terlibat memastikan Pilkada berlangsung secara aman, damai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan pilkada serentak berjalan dengan lancar, aman, damai, jujur, dan adil. Ini memang sudah menjadi komitmen kami sebagai penyelenggara di Jawa Barat,” kata Bey.
Di tengah merebaknya berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial yang bisa memicu ketegangan, Bey menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah antisipatif. Pemprov Jabar bekerja sama dengan Bawaslu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta kepolisian dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban jelang Pilkada.
“Diskominfo, Bawaslu, dan kepolisian juga kami libatkan untuk mengawasi dan mengatasi konten-konten negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat,” ujar Bey.
Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kondusivitas di tengah dinamika pemilu, yang kerap memunculkan berbagai narasi negatif, terutama di platform digital. Upaya ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.
Bey Machmudin menyebut, selain pengawasan isu-isu di media sosial, Pemprov Jabar juga memprioritaskan kesiapan logistik dan infrastruktur di seluruh wilayah, termasuk daerah yang dianggap rawan. TNI dan Polri telah dilibatkan secara intensif untuk memastikan kesiapan keamanan di titik-titik strategis.
“Dengan seluruh persiapan ini, kami berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat dapat berlangsung tanpa hambatan, menciptakan demokrasi yang sehat, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan daerah,” tutup Bey.
Dengan keseriusan yang ditunjukkan oleh Pemprov Jabar dan dukungan dari seluruh elemen terkait, diharapkan pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat dapat mencerminkan demokrasi yang sehat serta membawa manfaat bagi masyarakat.
