JABARTRUST.COM, BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat saat menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis, (14/11/2024). Dalam acara tersebut, Bey menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar angka atau data, tetapi harus mampu menjawab pertanyaan dan kebutuhan masyarakat.
“Paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan dari keterbukaan informasi publik dan manfaatnya,” kata Bey. Ia mengingatkan, keterbukaan informasi sudah menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan semua instansi publik harus mematuhinya demi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Bey menekankan bahwa penghargaan sebaiknya diberikan kepada instansi publik yang benar terbaik dalam penerapan keterbukaan informasi. “Jangan sampai semua instansi diberi penghargaan, cukup yang terbaik, dan beri catatan bagi yang belum melaksanakannya,” ujar Bey. Menurutnya, hal ini akan memotivasi instansi lain untuk lebih meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi.
Pernyataan Bey diamini oleh Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, yang menilai bahwa penghargaan yang selektif akan mendorong badan publik untuk lebih berkomitmen menjadi lembaga yang informatif. “Ini juga akan memicu lembaga menjadi lembaga publik yang lebih informatif lagi,” ungkap Buky.
Provinsi Jawa Barat berhasil menempati peringkat teratas dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan nilai 85,22 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 75,65 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan badan publik di Jabar terhadap UU No. 14 Tahun 2008.
Berdasarkan hasil monitoring dari Komisi Informasi Jabar, tingginya nilai IKIP ini membuktikan bahwa pemerintah provinsi mampu membangun pemerintahan yang lebih akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bey berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus menjaga transparansi di setiap tingkatan pemerintahan di Jawa Barat.
Keterbukaan informasi dinilai sebagai langkah penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
