JABARTRUST.COM, BANDUNG, – Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Barat telah menjadi primadona bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan capaian realisasi investasi yang konsisten melampaui target yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Kami berharap penyerapan investasi di Jabar dapat memperbaiki indikator pembangunan manusia seperti angka pengangguran, ketimpangan sosial (gini ratio), dan pengentasan kemiskinan,” ujar Herman Suryatman saat memberikan pengarahan setelah apel pagi dan pertemuan dengan jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Bandung, Senin (10/6/2024).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menekankan pentingnya meningkatkan kinerja DPMPTSP yang sudah dianggap baik agar lebih optimal lagi. “Satu hal yang akan kita ciptakan adalah bagaimana investasi bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Herman juga mengakui bahwa layanan perizinan dan investasi Jawa Barat merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa layanan ini harus dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. “Pengangguran, indeks gini, serta kemiskinan bisa kita turunkan dengan alat perizinan dan investasi,” tambahnya.
Selain itu, Herman juga ingin mendorong kemudahan izin berusaha bagi warga Jawa Barat yang memiliki usaha mikro maupun super mikro. “Tunggu tanggal mainnya. Kami akan membantu, tentu bersama-sama dengan kabupaten dan kota,” ujarnya.
Kepala DPMPTSP Jabar, Nining Yuliastiani, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjawab tantangan tersebut. Ia berkomitmen bahwa kesejahteraan masyarakat yang ditargetkan Herman dapat diwujudkan melalui investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kesejahteraan masyarakat akan kita wujudkan dengan investasi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Nining.
Dengan dorongan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki indikator kesejahteraan sosial di provinsi ini.
