Mahfud MD Kecam Dukungan Politik Anggota Satpol PP: Langgar Aturan dan Etika

Jabartrust, Bandung – Menko Polhukam, Mahfud MD, mengecam tindakan 13 anggota Satpol PP di Garut yang diduga memberikan dukungan terhadap salah satu calon wakil presiden (cawapres). Mahfud MD, yang juga merupakan cawapres nomor urut 3 dalam Pilpres 2024, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik serta aturan yang telah ditetapkan.

“Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, Satpol PP diangkat oleh pemerintah dengan tujuan untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, tindakan menunjukkan keberpihakan pada salah satu kandidat tidak dapat diterima,” tegas Mahfud MD.

Pernyataan tegas ini datang sebagai respons terhadap kontroversi yang melibatkan aparat Satpol PP yang seharusnya netral dalam konteks politik. Dalam berbagai peraturan, aparat seperti Satpol PP dilarang keras untuk menampakkan dukungan terhadap pihak politik manapun demi mempertahankan netralitasnya.

Baca Juga :  Bergabung Dengan Partai Golkar, Dave Laksono Yakin Ridwan Kamil Bawa Dampak Positif

Mahfud MD juga menegaskan bahwa Satpol PP memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga ketertiban masyarakat, dan setiap tindakan yang dapat memengaruhi netralitas mereka akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya netralitas aparat penegak hukum dan keamanan dalam konteks politik, terutama menjelang pemilihan umum. Upaya untuk memastikan bahwa institusi-institusi seperti Satpol PP tetap netral menjadi aspek penting dalam mempertahankan integritas demokrasi dan keadilan dalam sistem politik suatu negara.