JABARTRUST.COM, KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus mendorong penguatan peran kecamatan melalui program West Java District Empowerment (WJDE) sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Program ini berfokus pada pengoptimalan peran 627 kecamatan di Jawa Barat dalam akselerasi indikator strategis di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Plh. Asisten Daerah I Setda Pemda Provinsi Jabar, Dodo Suhendar, menekankan bahwa kecamatan diharapkan bekerja dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif untuk mempercepat pembangunan. “Tujuannya adalah untuk mengakselerasi pencapaian indikator kinerja daerah dengan pola-pola inovatif dan kolaboratif, sehingga prioritas pembangunan daerah dapat tercapai dengan optimal,” jelas Dodo Suhendar pada acara Penguatan Peran Kecamatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (28/8/2024).
Dodo menyebutkan beberapa indikator utama yang menjadi fokus program ini, antara lain penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengurangan stunting baru, penerbitan satu juta Nomor Induk Berusaha (NIB), dan inisiatif *One District One Innovation*. Selain itu, program ini juga mendorong peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memberdayakan UMKM lokal.
Ia menambahkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan.
Dalam konteks pelayanan publik, kecamatan memainkan peran sebagai unit terdepan yang berada di garda depan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan juga menjadi tumpuan utama dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi perempuan, mengingat lebih dari 60 persen pelaku usaha UMKM di Jawa Barat adalah perempuan.
**Sinergi Provinsi dengan Kabupaten/Kota**
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jabar, Yulia Dewita, menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kecamatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Melalui fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), Provinsi Jawa Barat akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat daerah.
Pada pertemuan yang berlangsung selama dua hari, mulai dari 27 hingga 28 Agustus 2024, para camat mendapat wawasan dari berbagai narasumber. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik, misalnya, memaparkan strategi penguatan peran camat dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Guru Besar IPDN, Prof. Sadu Wasistiono, juga menyampaikan materi tentang “Model Manajemen Kecamatan Berkelas Dunia.”
Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, turut hadir untuk memberikan motivasi dan penguatan peran camat dalam mencapai indikator strategis Jawa Barat. Menurut Herman, peran camat sangat penting dalam memastikan keberhasilan program pembangunan di tingkat kecamatan yang pada akhirnya akan teragregasi dengan pembangunan di tingkat provinsi.
Dengan langkah konkret melalui program WJDE, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berharap dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien, inovatif, dan berdaya saing tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.
