Jabartrust.com, Bandung — Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di wilayah hukum Polda Jabar. Kegiatan ini berlangsung secara hibrida di depan Gedung Sate, Kota Bandung, dan juga melalui konferensi video, melibatkan unsur Forkopimda Jabar, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, dan berbagai stakeholders lainnya pada Selasa (20/8/2024).
Bey Machmudin berpesan kepada penyelenggara pilkada di 27 kabupaten/kota agar terus memantapkan berbagai aspek terkait penyelenggaraan pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Ia menekankan pentingnya memutakhirkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memastikan kesiapan sarana serta prasarana, seperti kotak suara dan kertas suara.
Selain itu, Bey juga mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem yang bisa saja terjadi dan mengganggu tahapan pilkada. Meski diperkirakan masih dalam musim kemarau, kemungkinan terjadinya hujan dan bencana lainnya tetap harus diantisipasi.
“Antisipasi kalau ada hujan ekstrem dan bencana lainnya agar disiapkan,” ujar Bey.
Kapolda Jabar, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, menambahkan bahwa gelar pasukan ini merupakan rangkaian operasi untuk memastikan kesiapan personel dan kelengkapan sarana serta prasarana Polri sebelum diterjunkan ke lapangan. Ia menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 adalah bagian dari kemerdekaan rakyat untuk memilih para kepala pemerintahan, sehingga diperlukan jaminan keamanan agar setiap tahapan pilkada dapat berjalan damai.
Akhmad Wiyagus juga mengingatkan bahwa tantangan dalam pilkada ini mencakup peningkatan suhu politik yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, termasuk polarisasi sosial, politik identitas, dan kampanye hitam. Setiap tahapan pemilihan memiliki kerawanannya masing-masing, sehingga Polri akan menggelar operasi Mantap Praja Lodaya 2024 dengan fokus pada tindakan preventif yang didukung oleh intelijen dan penegakan hukum.
Kapolda menekankan pentingnya menjaga netralitas Polri selama pilkada serta menghindari tindakan yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra Polri di mata masyarakat.
