Program Kemenkes RI Soal Pencegahan Stunting Harus Dipahami Masyarakat

Jabartrust.com, INDRAMAYU – BKKBN Jawa Barat menggelar Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Aula Ponpes Ali Bin Abi Tholib, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu, Selasa (2/4/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa, Anggota DPR-RI dari Dapil Jawa Barat VIII, Netty Prasetiyani  dan ratusan masyarakat di wilayah setempat.

Fazar mengatakan, masyarakat harus paham tentang stunting dan cara pencegahannya. Jika ada indikasi anak terkena stunting, masyarakat proaktif melapor kepada kader atau petugas medis di desa.

“Ciri-ciri anak stunting salah satunya, lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kilogram. Maka langsung berkonsultasi dengan bidan desa,” kata Fazar.

Pemerintah akan langsung melakukan pendampingan terhadap anak yang terindikasi stunting. Proses pendampingan dilakukan agar pencegahan stunting bisa optimal. Selain itu pemerintah bisa mengintervensi melalui program pencegahan stunting yang ada di puskesmas.

Baca Juga :  FORNAS VII/2023 Jabar Sekda Setiawan Lepas Kontingen Jabar

“Banyak program pemerintah yang fokus dalam pencegahan stunting. Jadi jangan sungkan jika anak terindikasi stunting,” ujarnya.

Menurut Fazar, pencegahan stunting bisa dengan cara penerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik di rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian menjaga asupan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan.

“Asalkan hal tersebut dilakukan dalam keluarga, stunting bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR-RI, Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah menyusun program pencegahan stunting dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,8 triliun.

“Angka tersebut untuk penangan sampai ke tingkat puskesmas di desa-desa se-Indonesia,” tutur Netty.

Netty menekankan kepada kader penggerak untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat terkait program tersebut. Agar, penanaganan stunting bisa berjalan maksimal dan upaya generasi emas di tahun 2045 bisa terwujud.

Baca Juga :  Lima Kebijakan Strategis Cegah Penyebaran PMK

“Pemerintah desa harus memahami apa saja program pemerintah tentang stunting. Sehingga penanganan di lapangan bisa maksimal” ujarnya.(Nonu)