JABARTRUST.COM, KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Melalui aplikasi Sapawarga, fitur khusus Aduan Pilkada resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Ika Mardiah, menyatakan bahwa fitur ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan terkait pelanggaran atau masalah dalam Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Bukan hanya aduan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga termasuk pada pemilihan bupati dan wali kota,” ujar Ika dalam konferensi pers di Kota Bandung, Rabu, (20/11/2024).
Ika menjelaskan bahwa fitur Aduan Pilkada dirancang untuk mempermudah masyarakat melaporkan permasalahan. Cukup melalui aplikasi Sapawarga, warga dapat mengakses fitur ini melalui menu Layanan Publik.
“Cukup buka aplikasi Sapawarga, pilih Aduan Pilkada 2024, dan ikuti arahan selanjutnya. Warga juga bisa memantau penanganan aduannya secara langsung melalui menu Aduan Warga di aplikasi yang sama,” jelasnya.
Integrasi ini, menurut Ika, menjadi keunggulan utama Sapawarga. Aplikasi ini terhubung dengan berbagai lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Dengan Sapawarga, masyarakat tidak perlu lagi membuka banyak aplikasi aduan. Semua laporan langsung terintegrasi dan bisa dilacak progresnya,” tambah Ika.
Selain menjadi platform pelaporan, kanal ini juga memberikan kesempatan bagi warga untuk memantau sejauh mana aduan mereka ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi publik dalam mengawal Pilkada yang bersih dan adil.
Ika optimis, inovasi ini tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dalam proses demokrasi.
“Melalui kanal ini, masyarakat memiliki peran langsung dalam menjaga keadilan Pilkada, memastikan bahwa proses berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Dengan peluncuran fitur ini, masyarakat Jawa Barat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Tak hanya melaporkan dugaan pelanggaran, warga kini memiliki akses transparan untuk memastikan bahwa laporan mereka mendapat perhatian serius.
Sapawarga menjadi bukti bahwa teknologi digital bisa menjadi alat efektif untuk mendorong perubahan positif, menjaga integritas Pilkada, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
