JABARTRUST.COM, KAB. KARAWANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengajak bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk mengadopsi mindset helicopter view guna menyelaraskan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan nasional. Pendekatan ini bertujuan agar para pemimpin daerah dapat melihat kebutuhan pembangunan secara menyeluruh, mulai dari perspektif makro (zoom out) hingga detail (zoom in), sehingga setiap kebijakan lebih efektif dan merata di seluruh tingkatan.
Herman menyampaikan hal ini saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah bertema Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah yang berlangsung di Resinda by Padma Hotel Karawang, Kabupaten Karawang, Kamis, (14/11/2024). Dalam rakor yang dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Jabar tersebut, Herman menekankan pentingnya perspektif helicopter view untuk memahami konteks besar pembangunan di Jabar.
Menurut Herman, pendekatan ini penting mengingat skala administratif yang luas di Jawa Barat, yang mencakup 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. “Pemerintah provinsi merupakan agregasi dari semua tingkatan pemerintah di dalamnya,” kata Herman. “Maka, Jawa Barat tidak bisa hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi harus dibangun dalam kerangka pembangunan nasional,” tambahnya.
Herman juga menyoroti pentingnya memperkuat setiap level pemerintahan agar pembangunan dapat berfokus pada pengentasan masalah utama seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah perbatasan. “Provinsi akan kuat jika kabupaten dan kota juga kuat, dan itu dimulai dari kecamatan hingga ke desa-desa di dalamnya,” jelasnya. Dengan prinsip zoom in-zoom out, setiap tingkatan pemerintahan diharapkan bisa berperan aktif dalam menjaga keselarasan pembangunan daerah dan nasional.
Rakor ini juga menekankan target ambisius pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen. Herman menyatakan, target ini menjadi tantangan yang harus direspons oleh Pemda Provinsi Jabar dengan inovasi dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Herman juga mendorong agar perangkat daerah bekerja dengan prinsip pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Target ini bukan hanya angka, melainkan tantangan yang harus disikapi dengan semangat berinovasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
Rakor ini berlangsung selama dua hari, dari 14-15 November 2024, dan terbagi dalam beberapa sesi dengan beragam tema strategis. Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar, Faiz Rahman, sesi tersebut mencakup tema Harmonisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Pemerintahan Daerah, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
Di samping itu, rakor juga menghadirkan deklarasi penting, seperti deklarasi netralitas ASN menjelang Pilkada Serentak serta deklarasi bersama untuk pemberantasan pinjaman online ilegal dan judi online. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Pemda Jabar dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat menjelang Pilkada serta melindungi warga dari ancaman pinjol ilegal dan aktivitas judi online.
Dengan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, diharapkan bahwa Jawa Barat bisa terus bergerak menuju visinya sebagai provinsi termaju di Indonesia, melalui pembangunan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh tingkatan.
