JABARTRUST.COM, BANDUNG, -Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa data kependudukan adalah komponen penting dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Satu Data Jabar Tahun 2024 yang berlangsung di Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung.
Herman menekankan bahwa pemerintah memerlukan data yang akurat dan komprehensif untuk membuat keputusan yang tepat. “Good data, good decision, good result. Data yang baik, pengambilan keputusan pemerintahan baik dan insyaallah, hasilnya juga baik,” ujar Herman. Ia menambahkan bahwa dengan data yang berkualitas, program atau kebijakan yang diambil dapat menghasilkan dampak yang signifikan dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Dalam upaya memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat, data kependudukan yang baik memungkinkan pemerintah untuk menargetkan pembangunan dengan lebih tepat. Hal ini menjadi semakin relevan dengan peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Herman mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendukung kebijakan IKD dan bertransformasi menjadi provinsi digital. Ia yakin bahwa IKD akan menjadi akselerator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, yang kini berjumlah sekitar 50 juta jiwa. “Insyaallah, Jawa Barat terdepan dalam mengeksekusi kebijakan identitas kependudukan digital,” kata Herman. Dengan IKD, diharapkan urusan warga untuk mengakses berbagai layanan publik akan menjadi lebih mudah dan efisien.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, turut mendukung upaya ini. Ia menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Saya senang dengan Pak Sekda yang luar biasa. Mudah-mudahan Provinsi Jawa Barat bisa memelopori untuk memanfaatkan data kependudukan dalam rangka pengambilan keputusan di pemerintahan,” ujar Teguh.
Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memanfaatkan data kependudukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kesejahteraan masyarakat. Jawa Barat, dengan komitmennya terhadap transformasi digital, diharapkan dapat menjadi pelopor dalam implementasi kebijakan IKD dan penggunaan data kependudukan secara optimal.
