JABARTRUST.COM, KAB. BANDUNG – Memasuki periode krusial menjelang pemilihan kepala daerah, suhu politik di Kabupaten Bandung mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Situasi ini, menurut Rolli Maizal, seorang praktisi hukum terkemuka, dapat menimbulkan dampak serius jika tidak segera diantisipasi. Dalam pernyataannya di kantornya, Rolli mengungkapkan bahwa penggunaan politik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) semakin terlihat, di mana kedua kubu saling melaporkan dan memainkan strategi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Politik di Kabupaten Bandung saat ini sudah diwarnai dengan taktik-taktik yang memanfaatkan isu SARA. Ini menjadi salah satu indikator bahwa kompetisi politik sudah mulai keluar dari jalur yang seharusnya, yakni kontestasi gagasan dan program. Kondisi ini jelas merugikan, baik bagi proses demokrasi itu sendiri maupun bagi stabilitas masyarakat,” tegas Rolli Maizal, Bandung, saat dikantornya, Rabu, (06/11/2024).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran atau korupsi yang melibatkan tiga kabupaten, termasuk Kabupaten Bandung, telah dilayangkan oleh sebuah organisasi masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, substansi dan sumber laporan tersebut masih menimbulkan tanda tanya. Rolli menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pelaporan ini, mengingat potensi adanya agenda tersembunyi di balik pengaduan tersebut.
“Pertanyaannya, apakah laporan ini benar-benar murni hasil investigasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut, atau apakah mereka mendapatkan informasi dari pihak-pihak tertentu? Bisa jadi, informasi itu berasal dari calon yang bersaing dalam pemilihan atau mungkin individu di lingkaran dekat yang dilaporkan. Ini adalah spekulasi yang masih terbuka dan perlu diselidiki lebih dalam,” jelas Rolli.
Rolli menegaskan bahwa di tengah memanasnya tensi politik, perlu ada upaya dari semua pihak untuk menjaga stabilitas. Isu-isu SARA, ketika dipolitisasi, dapat menimbulkan perpecahan yang tidak hanya berdampak sementara tetapi juga memiliki potensi jangka panjang yang merusak tatanan sosial. Terlebih lagi, jika laporan ke KPK ini disertai dengan agenda tersembunyi dari salah satu kubu, hal tersebut bisa memperkeruh suasana politik dan kepercayaan publik.
“Kita perlu waspada terhadap potensi konflik yang timbul akibat perpecahan politik. Menjaga kondusivitas Kabupaten Bandung adalah prioritas, dan itu membutuhkan komitmen dari semua pihak, mulai dari aktor politik hingga masyarakat umum. Tanpa itu, ketegangan ini bisa meningkat dan memicu kerusuhan,” ungkap Rolli dengan nada tegas.
Di sisi lain, langkah KPK dalam menindaklanjuti laporan ini juga menjadi faktor yang perlu dicermati. Jika lembaga antirasuah tersebut menemukan adanya indikasi pelanggaran yang valid, proses hukum harus ditegakkan secara profesional dan transparan. Namun, jika laporan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan terbukti hanya bagian dari strategi politik, ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi-institusi penegak hukum.
Pakar hukum ini juga mengingatkan bahwa kampanye yang sehat seharusnya difokuskan pada program kerja dan solusi nyata bagi masyarakat, bukan pada manipulasi isu-isu yang merusak persatuan. Ia menyerukan agar para calon dan pendukungnya menahan diri dan menghindari provokasi.
“Masyarakat perlu menjadi pemilih yang cerdas dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Di sisi lain, penegak hukum dan pemerintah harus sigap memantau dan menindaklanjuti setiap laporan atau isu yang berkembang,” tutup Rolli.
Hingga berita ini ditulis, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut, sementara suasana politik di Kabupaten Bandung terus dipantau oleh berbagai pihak. Situasi ini menjadi pengingat bahwa kontestasi politik yang tidak sehat tidak hanya merugikan proses demokrasi tetapi juga membahayakan keharmonisan masyarakat.
