JABARTRUST.COM, KAB. BANDUNG BARAT – Pada puncak Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) yang digelar di Mason Grand Ballroom, Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, pada Rabu (13/11/2024), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan arahan penting mengenai peran sektor tata ruang dalam mendorong kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya menandai refleksi terhadap pencapaian sektor agraria dan tata ruang, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung kesejahteraan rakyat.
Herman Suryatman menegaskan bahwa tata ruang harus berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, sektor tata ruang bukan hanya soal pengaturan penggunaan lahan atau zonasi wilayah, melainkan juga sebuah strategi untuk mempercepat pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tata ruang harus menjadi instrumen yang dapat mempercepat pembangunan akseleratif, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik yang lebih efektif.
“Tata ruang sebagai tools (alat) untuk memastikan pembangunan akseleratif, pemberdayaan masyarakat akseleratif, begitupun public services (pelayanan masyarakat) akseleratif,” ucap Herman, menggarisbawahi pentingnya sektor ini dalam mencapai tujuan pemerintahan yang lebih luas.
Suryatman juga menyoroti pentingnya integrasi antara berbagai sektor dalam sistem pemerintahan, dengan menekankan bahwa tata ruang harus dilihat sebagai salah satu sub-sistem yang mendukung keberhasilan seluruh agenda pembangunan. Ia mengajak para pemangku kepentingan untuk mengesampingkan ego sektoral dan bekerja bersama dalam menciptakan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan berbasis data yang akurat. “Tata ruang adalah salah satu sub sistem dari sistem pemerintahan yang besar,” tambahnya.
Dalam konteks pemerintahan Jawa Barat, Herman juga memaparkan tiga tujuan utama yang menjadi arah pembangunan provinsi tersebut: mewujudkan kesejahteraan rakyat, memberdayakan masyarakat agar mandiri, dan memberikan keadilan sosial. Sektor tata ruang, menurutnya, berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan ketiga tujuan ini. Ia menjelaskan, tata ruang yang dikelola dengan baik dapat mempercepat proses pembangunan yang merata, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat mengakses sumber daya secara adil.
Lebih lanjut, Herman menyebutkan bahwa salah satu langkah strategis dalam mencapai tujuan ini adalah dengan membangun desa dan kelurahan berbasis tata ruang. Ia mengusulkan agar data spasial yang terintegrasi digunakan dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa hingga pemerintahan daerah lainnya. Penggunaan data geospasial yang akurat, menurutnya, akan memungkinkan pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Herman juga mendorong untuk penerapan teknologi yang dapat mempermudah kepala desa dalam mengambil keputusan, dengan menyediakan dashboard berbasis data geospasial yang akan memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi wilayah yang dikelola.
“Desa/kelurahan di Jabar akan kita dorong mempunyai data statistik digital. Maka perlu komunikasi dengan BIG, Badan Informasi Geospasial, kita bisa koordinasi nanti,” ucap Herman. Ia menambahkan bahwa platform ini akan memungkinkan kepala desa untuk mengakses data yang relevan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menangani permasalahan di wilayahnya.
Seiring dengan visi tersebut, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat meluncurkan platform “Wargi Jabar”, sebuah sistem berbasis Geographic Information System (GIS) yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan tata ruang di Jawa Barat. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar, Bambang Tirtoyuliono, menjelaskan bahwa Wargi Jabar dibangun untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang lebih transparan dan akuntabel, dengan tujuan memastikan sinkronisasi data base penataan ruang yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Wargi Jabar memiliki beberapa fitur penting, salah satunya adalah ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa ada ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan penataan ruang di wilayah mereka. Platform ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait tata ruang di wilayah mereka, dan memberi ruang bagi mereka untuk melaporkan ketidaknyamanan atau ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan. Wargi Jabar bukan hanya sekadar platform informasi, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang dapat dipantau dan diatur dengan baik, sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan.
Bambang Tirtoyuliono menyatakan bahwa Wargi Jabar merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi. Platform ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui apakah kegiatan yang mereka rencanakan, seperti pembangunan atau usaha, sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. “Jadi bagaimana publik bisa mengakses, mengetahui apakah yang akan dilakukan untuk melakukan usaha itu firm atau tidak dari perspektif tata ruang,” jelas Bambang.
Selain itu, Wargi Jabar akan segera terintegrasi dengan Jabar SuperApps Sapawarga, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan lebih mudah melalui satu aplikasi. Platform ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses informasi tata ruang dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dan pengelolaan tata ruang di wilayah mereka.
Lebih jauh lagi, DBMPR Provinsi Jawa Barat berencana untuk mengembangkan Wargi Jabar agar dapat terintegrasi dengan sistem tata ruang di kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem tata ruang yang lebih sinergis dan berkelanjutan, di mana kebijakan pembangunan yang diterapkan di setiap daerah dapat saling mendukung dan tidak saling bertentangan.
Inovasi dalam pengelolaan tata ruang ini juga sejalan dengan visi Jawa Barat untuk menjadi provinsi termaju di Indonesia. Meskipun perjalanan menuju cita-cita tersebut masih panjang, dengan adanya kolaborasi antar sektor dan pemanfaatan teknologi, pemerintah provinsi optimis bahwa tata ruang akan menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Sektor tata ruang yang dikelola dengan baik, terutama melalui digitalisasi dan data geospasial yang akurat, akan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat Jawa Barat, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan semangat HANTARU, yang menjadi tonggak penting dalam pemikiran dan kebijakan tata ruang, Provinsi Jawa Barat kini tengah melangkah lebih jauh untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat membawa kemajuan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
