JABARTRUST.COM, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama Badan Pengelola Cekungan Bandung dan Dinas Perhubungan, menggelar rapat evaluasi pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Cekungan Bandung. Rapat ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dan berlangsung di dalam BRT rute Alun-Alun Bandung menuju Kota Baru Parahyangan.
Dalam sesi evaluasi, Bey Machmudin, Senin, (04/11/2024), mencatat bahwa uji coba BRT menunjukkan kenyamanan dan efisiensi. “Kami mencoba langsung BRT dan bisnya nyaman. Waktu tempuh hari ini sekitar satu jam, karena lalu lintas yang tidak macet. Ini cukup baik,” ujarnya. Bey menambahkan, untuk meningkatkan efisiensi, beberapa rute akan dilengkapi dengan jalur khusus bagi BRT, meskipun saat ini penggunaan ruas jalan umum sudah dianggap memadai.
Tiga rute yang sedang dalam tahap pembangunan, yaitu, Dipatiukur-Jatinangor, Baleendah-BEC, Alun-Alun Bandung-Padalarang. Ketiga rute ini telah mencapai kemajuan sekitar 66 persen. Bey Machmudin optimis bahwa BRT akan menjadi moda transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat di Bandung Raya.
Bey menjelaskan bahwa untuk menjaga kelancaran operasional, BRT akan memiliki waktu berhenti maksimal dua menit di setiap halte. Bis yang digunakan berukuran lebih kecil untuk meminimalkan dampak pada pengguna jalan lainnya. “Kami berharap masyarakat dapat beralih ke BRT, dan setiap pemberhentian hanya dilakukan di halte yang ditentukan untuk mencegah denda bagi operator,” tambahnya.
Total terdapat 21 rute yang direncanakan untuk BRT, dengan pengoperasian bertahap yang dimulai pada awal tahun 2025. Rencana ini termasuk pengawasan melalui CCTV di dalam bis untuk meningkatkan keamanan penumpang. Sistem tiket BRT akan menerapkan public service obligation (PSO), yang memungkinkan penumpang membayar sekali meskipun harus berpindah bis di beberapa titik. “Jadi, sekali naik, sekali bayar. Jika ada irisan dari Padalarang ke Alun-Alun, penumpang tidak perlu membayar lagi saat berganti jurusan,” jelas Bey.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, A. Koswara, menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga rute eksisting, dengan dua rute lainnya direncanakan selesai pada tahun 2025. Semua rute ini akan dikelola oleh Pemprov Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur BRT dibiayai oleh World Bank dan Kementerian Perhubungan.
Prof. Ida Widianingsih dari Universitas Padjadjaran menekankan perlunya transportasi massal yang nyaman di Bandung Raya. Namun, ia juga mengakui bahwa mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum merupakan tantangan besar. “Kami perlu melibatkan berbagai stakeholder dalam diskusi untuk memastikan migrasi ini berjalan dengan lancar,” katanya.
Rencana pembangunan BRT mencakup 34 stasiun dan total 579 unit bis, serta 768 titik pemberhentian. Estimasi biaya pembangunan koridor dan stasiun BRT mencapai Rp. 333,3 miliar, mencakup wilayah Jatinangor, Soreang, dan sejumlah area di Kota Bandung.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BRT dapat membantu mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan kualitas transportasi publik di Bandung Raya, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
