Penggunaan Mobil Maung sebagai Kendaraan Dinas untuk Mendorong Industri Dalam Negeri

JABARTRUST.COM, BANDUNG – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi untuk menggunakan mobil Maung, yang diproduksi oleh PT Pindad, sebagai kendaraan dinas bagi jajaran kementerian, gubernur, serta bupati dan wali kota. Dalam kebijakan ini, pemerintah berencana untuk membeli mobil tersebut, bukan menyewanya, sebagai langkah nyata untuk mendukung dan mendorong industri otomotif dalam negeri.

Menanggapi instruksi tersebut, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin di Gedung Sate, Rabu (30/10/2024), menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap perencanaan. Ia menekankan perlunya koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan instruksi dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Bey menegaskan dukungannya terhadap penggunaan produk lokal, namun juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan plafon anggaran yang ada.

Baca Juga :  Julhayadi dilantik Jadi Ketua Pemuda PUI KBB

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024), menyatakan komitmen pemerintah untuk mendukung penggunaan kendaraan dinas buatan dalam negeri. Menurutnya, penggunaan mobil Maung merupakan wujud semangat pemerintah dalam mendukung industri lokal, dan ia berharap PT Pindad dapat segera memproduksi mobil dengan kualitas yang baik. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya ini, meskipun pelaksanaan rencana ini tetap bergantung pada kapasitas produksi PT Pindad.

Dengan inisiatif ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing industri otomotif nasional serta menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Baca Juga :  Lapas Cikarang Kelas II A Berikan Remisi Khusus Natal Tahun 2023

Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan industri dalam negeri melalui langkah ini. Meski tantangan dalam implementasi mungkin ada, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat serta dukungan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini.