JAKARTA.JABARTRUST.COM, – Lembaga survei Poltracking Indonesia baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pada 5 November 2024, lembaga ini memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) setelah mendapat sanksi dari dewan etik Persepi. Sanksi ini diberikan karena adanya perbedaan hasil survei elektabilitas antara Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Dalam keterangannya, Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyayangkan keputusan Persepi tersebut. Ia menyebut bahwa tudingan yang diarahkan kepada Poltracking terkait survei Pilkada DKI Jakarta sangat merugikan reputasi lembaganya yang sudah berpengalaman selama lebih dari satu dekade. Menurut Masduri, integritas menjadi alasan utama mereka bergabung dengan Persepi pada 2014, dan sekarang pula integritas yang membuat Poltracking memilih untuk mundur.
Masduri juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap beberapa anggota dewan etik Persepi yang dianggap cenderung tendensius terhadap Poltracking. “Kami merasa ada anggota dewan etik yang sejak awal bersikap kurang adil kepada kami,” ujar Masduri.
Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltracking terkait survei Pilkada Jakarta 2024 yang dinilai tidak akurat. Poltracking dianggap gegabah dalam penelitian karena hasil survei mereka menunjukkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono unggul, sementara hasil LSI memperlihatkan gambaran berbeda. Persepi menemukan bahwa jumlah sampel yang dipublikasikan oleh Poltracking, yaitu 2.000 data, tidak sesuai dengan data valid yang mereka tampilkan saat pemeriksaan, yaitu hanya 1.652 sampel.
Sebagai sanksi, Persepi mengharuskan Poltracking untuk mendapatkan persetujuan Dewan Etik sebelum merilis survei berikutnya. Namun, karena Poltracking kini telah resmi keluar dari Persepi, mereka tidak lagi terikat oleh aturan tersebut.
