Acil Bimbo akan temui Presiden Jokowi, jika tidak digubris Menteri LHK Siti Nurbaya

Musisi Jawa Barat dan Pemerhati Lingkungan Acil Bimbo

JABARTRUST.COM, KOTA BANDUNG – Permen P.39/2017 tentang Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), dan SK Menteri LHK nomor 287/2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) hingga kini masih menimbulkan polemik.

Permen P.39/2017 dan SK Menteri LHK nomor 287/2022 memungkinkan lembaga atau perorangan, yang diberikan izin oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengeksploitaso hutan secara bebas dan bahkan serampangan.

Konflik horizontal antara warga masyarakat yang berada di sekitar hutan, yang menggantungkan kehidupanya dari hutan dan pihak-pihak pengusung reforma agraria terus terjadi akibat terbitnya Permen P.39/2017 dan SK Menteri LHK nomor 287/2022.

Musisi asal Jawa Barat sekaligus pemerhati Hutan dan Lingkungan Acil Bimbo mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Kang Acil menduga, pembagian lahan hutan Jawa yang asalnya untuk mensejahterakan masyarakat, justeru telah beralih kepada cukong.


Kang Acil pun mempertanyakan apakah masyarakat di sekitar hutan terutama para inteleknya sudah mengetahui mengenai Permen P.39/2017 dan SK Menteri LHK nomor 287/2022. Kalau sudah tahu bagaimana reaksi mereka terhadap hal tersebut. Karena hingga saat ini perhatian, dan tanggung jawab dirasakan masih kurang.

Baca Juga :  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Membuat SK 264/2022 Serampangan dan Asal-asalan, Nasib Hutan Jawa Dipertaruhkan

“Ini hutan yang begitu besar, apakah masyarakatnya udah tahu atau belum (mengenai Permen P.39/2017 dan SK Menteri LHK nomor 287/2022)?, biasanya yang mereka tahu itu para intelektualnya. Bagaimana reaksi mereka, apakah ada keterpanggilan?” ucap Kang Acil saat ditemui di Bandung (12/7/2022).

Kang Acil pun mendorong agar masyarakat Sunda memberikan reaksi yang keras atas kejahatan kehutanan ini. ia juga mendiring agar Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPJH) segera membuat Surat Terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Surat Terbuka yang berisi penolakan terhadap SK Menteri KLHK nomor 287 tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), dan Permen P.39/2017 tentang Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) harus mendapatkan reaksi yang serius dari Menteri LHK SIti Nurbaya.

Baca Juga :  Hasil Laut Melimpah, Nelayan Kesenden Gelar Nadran

“Kalau perlu bikin surat terbuka dulu Kepada Bapak Jokowi terus Menteri siapa yang terlibat disini, kirim saja” ucapnya.

Kang Acil pun mengaku siap mendampingi Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPJH) menemui Presiden Joko Widodo, jika Surat Terbuka yang dilayangkan tidak mendapatkan respon dari Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya. (red)