Bahas dana Gempa, AMCM kecewa dengan jawaban OPD yang berbelit-belit

JABARTRUST.COM, KAB CIANJUR – Massa dari Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM) dengar pendapat, soal pembahasan transparansi dana donasi dari eksekutif dan legislatif, di tenda darurat lingkungan gedung DPRD, Jalan Kh. Abdullah Bin Nuh, Kabupaten Cianjur, Rabu 22 Februari 2023

Koordinator lapangan (Korlap) massa audensi dari AMCM Deni Sunarya alias mang Gawel mengatakan, menindak lanjuti unjuk rasa (Unras) sebelumnya. Dan, kini digelar audensi dengan jajaran anggota DPRD Cianjur, soal peruntukan dana bencana dan donatur dari luar kota maupun per orang sebesar Rp62 miliar ke mana dan cukup kecewa.

“Pasalnya, dari jilid 1-4. Selain sudah mempertanyakan sebelumnya sampai hari ini Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur tidak bisa menjawab,” sebutnya.

Deni menuturkan, padahal sudah mengasih pekerjaan rumah (PR) matematika sebelumnya. Dan, saat ditanya soal hasil tersebut, dengar pendapat melalui audiensi saat ini hal sama.

“Artinya, masih tetap tidak membuahkan hasil alias berbelit-belit,” keluh Gawel.

Lebih dari itu, meskipun terima kasih telah diterima dengan baik, audensi dengan Komisi B beserta anggota. Kemudian, para kepala dinas dari OPD lingkungan Pemkab Cianjur, yang terlibat terkait dana kebencanaan.

Baca Juga :  Kirimkan 21 Atlet Ke Porprov, Rektor UCIC Harap Sabet Medali Emas

“Ya! Harusnya memberikan rincian data pemasukan dan pengeluaran. Nah! Ini, hanya memberikan data jumlah global (selembaran) saja. Rinciannya tidak ada,” tegas Gawel.

Lebih lanjut menurut Deni, laporan dari sejumlah OPD (eksekutif) yang terlibat tersebut, itu jelasnya soal jawaban tidak efisien dan tidak relevant untuk mewakili warga korban terdampak gempa bumi.

“Ya! Berarti ada dugaan tidak siap untuk penanganan dalam hal ini,” sebutnya.

Ia menilai, jawaban para OPD kesimpulannya terlalu berbelit-belit. Dan, soal aturanlah atau persyaratan bantuan anggaran serta terkait logistik lainnya. Baik itu seperti pangan, sandang dan papan.

“Kita audiensi di sini meminta mereka untuk memberikan laporan rincian secara detail alias bukan global hanya selembaran saja,” pinta Deni.

Deni menambahkan, saat membahas soal salah satu bank ditujuk Pemkab Cianjur. Hal serupa jawab tak memuaskan alias para OPD masih tidak mau berkomentar.

Baca Juga :  AMCM pertanyakan Rincian Penggunaan Dana Penanganan Gempa Cianjur

“Artinya, jangan bikin bingung atau pusing warga terdampak gempa.Kasiham mereka,” tandasnya

Terpisah, Kepala BKAD Cianjur Ahmad Danial mengatakan, ada bantuan keuangan dari pemerintah daerah (Pemkab) kabupaten kota, dan donasi itu dibentuk SK Bupati Cianjur.

“Nah! Itu ada tim khsususnya untuk pengelolaan soal dana donasi,” katanya, saat menjawab dari salah satu anggota Komisi B DPRD Cianjur dan massa dari AMCM,” katanya.

Masih ujarnya. Dan, sampai dengan tanggap darurat boleh untuk memperbelanjakan langsung selama itu atau masih berlaku. Itu kalau gak salah sampai 21 Desember 2022.

“Setelah tanggap darurat selesai itu tidak boleh memperbelanjakannya,” ujar Danial.

Kepala BKAD Cianjur menjelaskan, lalu sampai 30 Desember 2022, dari tim donasi tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Mungkin yang dipertanyakan tim donasi itu memperbelanjakannya apa saja yang sekitar Rp4 miliar sekian itu. Dan, nanti akan disampaikan oleh perwakilan tim donasi apa saja yang dibelanjakan.

Baca Juga :  Bey Machmudin Pantau Longsor Dago Bengkok

“Ya! Karena, kami tidak mempertanggungjawabkan hal itu,” tegasnya.

Itu tim dana donasi dan sisa tidak tergunakan saldo tanggal 30 Desember 2022 harus bisa disetorkan.

Karena sesuai dengan regulasi seperti itu. Dan, kami juga berkonsultasi dengan pemda lainnya pernah ada gempa.

“Nah! Seperti halnya daerah Palu hal sama sisa donasi disetorkan ke RKUD,” ujar Danial.

Kemudian, lebih lanjut Danial menambahkan, hal sama daerah Sumedang disetorkan ke RKUD, dan untuk pelaksanaan atau realisasinya berlaku aturan-aturan APD. Nanti digunakan oleh sejumlah OPD yang mengusulkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Nanti kita geser ke OPD soal usulan anggaran untuk penanganan gempa tersebut,” tutup Danial.

Diketahui, pantauan di lokasi massa dari AMCM terlihat seakan tidak puas jawaban diberikan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Cianjur, langsung dipimpin Ketua Komisi B Diki Ismail beserta anggota ada merasa tidak puas hasil audiensi tersebut. ***(Goys)