Bey Minta Dewan Pengupahan Jabar untuk segera menghitung UMP Jabar 2024

Jabartrust.com, Bandung – Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, mengajukan permintaan kepada Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk segera merumuskan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2024.
Permintaan ini dilakukan menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Dalam penjelasannya, Bey menyebutkan bahwa PP 51 ini telah menetapkan formula pengupahan untuk UMP 2024, melibatkan indeks dan rentang kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditentukan oleh variabel alfa (α) dengan rentang 0,1 hingga 0,3.
“Formula ini dapat menjadi panduan bagi Dewan Pengupahan Jabar untuk segera menghitung UMP Jabar 2024,” ungkap Bey di Gedung Sate, Bandung, pada Senin (13/11/2023).
Bey juga menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat akan segera menyosialisasikan PP 51 Tahun 2023 ke seluruh dinas terkait di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Dengan keyakinan bahwa UMP Jabar 2024 akan ditetapkan sesuai tenggat waktu, Bey menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan stakeholder, termasuk perwakilan buruh.
Penetapan upah minimum ini akan mengikuti formula yang diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, yang melibatkan tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, sebelumnya menegaskan bahwa UMP harus ditetapkan paling lambat pada 21 November 2023, sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 30 November 2023.

Baca Juga :  Kementrian PUPR Uji Jembatan Wiradinata Ranggajipang Pangandaran