JABARTRUST.COM, BANDUNG, – Sejak digagas pembangunannya di Negara Indonesia, jalan tol sejatinya memang diperuntukan bagi kendaraan roda empat atau lebih, namun baru – baru ini Ketua MPR RI yang juga merupakan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mempertimbangkan agar jalan tol juga dapat di akses oleh kendaraan roda dua alias sepeda motor.
Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR RI mengatakan bahwa usulannya ini dilandasi rasa keadilan terhadap semua pengguna kendaraan. Meski demikian menurutnya motor hanya memungkinkan masuk tol jika ada pembatas yang memisahkannya dari kendarraan roda empat atau lebih.
“Maka imbauan saya kepada pemerintah dan pengelola jalan tol, mulailah dipikirkan membangun jalan tersendiri bagi kendaraan roda dua. Karena mereka juga punya hak, mereka membayar pajak,” cetusnya.
Di sisi lain Bamsoet juga melihat legalisasi motor masuk tol ini juga akan menguntungkan dari segi bisnis dan perputaran ekonomi masyarakat Indonesia.
“secara bisnis juga tidak merugikan karena motor masuk tol bayar. Dan jumlahnya lebih banyak dari mobil. Kalau di sisi kiri jalan dibangun jalan motor khusus pakai pemisah itu sangat ideal dan secara bisnis menguntungkan,” lanjutnya.
Motor memang dilarang masuk jalan tol. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 menjelaskan tentang Jalan Tol. Dalam Pasal 38 di PP tol hanya diperuntukkan bagi kendaraan beroda empat atau lebih.
Namun demikian Pemerintah telah merevisi aturan tersebut lewat PP Nomor 44 Tahun 2009 yang menambahkan satu ayat pada Pasal 38 yang memperbolehkan motor melintas di tol, tapi hanya di jalan yang memiliki ruas jalan khusus bagi motor.
sejauh ini Indonesia baru memiliki satu jalan tol yang boleh di lewati motor yakni jalan tol Madura – Bali.
Sebelumnya, dalam beberapa waktu terakhir juga muncul permintaan dari pengendara moge agar bisa menggunakan jalan tol. Hal ini diutarakan Irianto Ibrahim, Presiden Motor Besar Club Indonesia (MBCI).
“Kami bayar pajak jauh lebih mahal. Dan kami ini peduli sama masyarakat luas seperti membuat bakti sosial kalau ada saudara kita yang terkena musibah atau bencana. Makanya pemerintah harus mempertimbangkan,” kata Irianto***(Red).
