BPN Kabupaten Bogor Panggil Pihak Bersengketa Lahan di Kecamatan Cijeruk

Jabartrust.com, Bogor- Sengakarut permasalahan lahan di kawasan Kecamatan Cijeruk, badan pertahanan nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Memanggil pihak bersengketa, Jumat 15/12/23.

Kuasa hukum penggarap dari Kantor Hukum Sembilan Bintang Anggi Triana Ismail mengatakan. Setelah diundang Kantor Sekretariat Presiden (KSP), kini penggarap diundang kembali oleh instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Hal tersebut dikarenakan adanya surat yang telah dilayangkan oleh kami kuasa hukum Penggarap.

“Perihal permohonan perlindungan hukum dan permohonan penetapan tanah terlantar terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6 Tahun 1997 atas nama PT. Bahana Sukma Sejahtera (BSS),” ujarnya kepada wartawan.

 

Masih kata Anggi. Adapun pihak-pihak yang diundang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diantara, Kuasa Hukum penggarap, PT. BSS dan sayang  Forkopimcam tidak hadir didalam forum undangan tersebut, hanya pihak forkopimca, dengan alasan tidak jelas. Kantor Pertanahan menyampaikan bahwa dirinya berjanji akan mengundang ulang pihak Forkopimca Cijeruk, berikut agar pihak BSS mereaktualisasikan kembali segala aktifitas serta niatan pembangunan perihal desa wisatanya yang dapat memancing kerusuhan atau konflik sosial.

Baca Juga :  Dampak PMK, Pedagang Keluhkan Menurunnya Penjualan Daging Sapi

“Tidak kalah penting, pihak BPN akan segera menindaklanjuti permohonan dari kuasa hukum penggarap yakni penetapan tanah terlantar, dikarenakan perlu adanya keterlibatan pihak pusat dalam hal ini kementerian ATR BPN Pusat dengan pertimbangan luasan tanahnya diatas kewenangan BPN Kabupaten Bogor. Tutur “Pak Taufik sebagai Kasi Penataan & Pemberdayaan,” paparnya.

Lanjut Anggi dari pihak PT. BSS menyampaikan bahwa dirinya adalah pemegang SHGB Nomor 6 Tahun 1997. Dan sekarang sedang fokus penataan dilapangan guna merealisasikan pembangunan desa wisata. Dan izin-izin pun sedang diproses, disamping itu pun kami telah melakukan langkah-langkah persuasif kepada penggarap asli disitu agar dapat berpindah dan tidak melakukan aktifitas diatas lahan miliknya.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Riool Sudah Sampai Pada Penuntutan

“Saya memandang bahwa pertemuan hari ini belum maksimal. Pertama, pihak yang diundang tidak hadir semua sehingga berdampak timpang dan kurang sempurnanya forum dimaksud. Kedua, pihak BPN kurang tegas dan serius terhadap persoalan ini, walaupun BPN hanya fasilitator didalam pertemuan hari ini, paling tidak BPN menjawab keluhan penggarap perihal keberadaan aktifitas perusahaan yang saat ini betul2 mengganggu,” sambung Anggi.

Anggi melanjutkan. Dan tidak dapat memastikan apa upaya lanjutan yang konkret dari permohonan yang telah kami layangkan menyoal penetapan tanah terlantar terhadap SHGB No. 6 tahun 1997 berdasarkan perintah UU Nomor. 5 Tahun 1960 jo. UU Omnibuslaw jo. PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan tanah terlantar. Ketiga.

“PT BSS sudah membuka gerbang komunikasi kepada kami dimulai hari ini walaupun telat. Padahal kami melakukan komunikasi tersebut sudah dilakukan awal-awal kami ditunjuk oleh para penggarap sebagai kuasa hukum, namun pihak BSS menutup diri. Tapi ya sudah lah, semoga pertemuan hari ini menjadi awal yang baik didalam penuntasan penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi oleh penggarap,” tambahnya.

Baca Juga :  KEMENPORA GELAR TARKAM DI 32 KABUPATEN DI INDONESIA DAN SERENTAK DI GELAR

 

Sambungnya. Kami meminta segera dilakukan undangan ulang kepada pihak muspika agar datang dan menjelaskan sejelas-jelasnya atas adanya kekisruhan yang terjadi baik dari segi fakta, data maupun hukum. Karena penting tanpa ada penjelasan kondisi bisa hampa dari sebuah kepastian hukum.

“Yang tadi hadir Dari pihak BPN,Bapak Taufik haryono bagian penataan dan pemberdayaan. Bapak iman kasi Penetapan dan Pendaftaran Hak (PHP) yang mewakili kepala BPN kabupaten bogor ibu yulian, dan dari pihak BSS, Bapak warsan, Heru (kuasa hukum) H. Abuy Bagian lapangan, dan 2 orang lagi tidak menyebutkan nama,” tutup Anggi.(ipunk)