Forum Penyelamatan Hutan Jawa Menunggu Sikap Ridwan Kamil

Ketua Forum Penyelamatan Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa (23/09/2022)

JABARTRUST.COM, BANDUNG – Ketua Forum Penyelamatan Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa, menanti sikap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan membagikan 350 ribu hektar hutan di Jawa Barat kepada sejumlah perseorangan.

Seperti diketahui KLHK telah menerbitkan SK Menteri LHK Nomor 287 tahun 2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Dimana dalam SK tersebut pengelolaan hutan di Pulau Jawa dengan luas lebih dari satu juta hektar akan dibagikan kepada perseorangan untuk kepentingan ekonomi.


Di Jawa Barat sendiri ada 350 ribu hektar lahan hutan yang dijadikan objek Kawasan Hutan Dengan Pengalolaan Khusus (KHDPK), Dimana 20 persennya ada di Kabupaten Garut.

Baca Juga :  Miris, Ditengah Hingar Bingar Perayaan Tasik Festival 2022, WC Darurat Hanya berbahan Bambu dan Terpal

FPHJ menilai SK Menteri LHK yang terbit di bulan April tahun 2022 tersebut bertentangan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang telah mencanangkan 45 persen hutan lindung di seluruh Jawa Barat sesuai dengan Undang – Undang nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

Oleh sebab itu FPHJ meminta komitmen dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, untuk tetap melestarikan hutan di Jawa Barat sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 32 tahun 2009.

“Kita juga sudah melihat fenomena bencana di Garut, sekarang ditambah lagi informasi di Bogor, Sukabumi, dan Kota Bandung sendiri. Nah ini yang kita ingin minta komitmenya dari Pak Gubernur”. Ucap Ketua FPHJ Eka Santosa saat di temui di Kawasan jalan Citarum Kota Bandung (23/09/2022).

Baca Juga :  Jasa Raharja Sosialisasi Safety Riding pada Acara Dua Dasa Warsa Vespa Antiq Club

Eka Santosa juga mengatakan terbitnya SK Menteri LHK Nomor 287 tahun 2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) terlalu dipaksakan. Ini terbukti dengan tidak adanya peta lahan mana saja yang akan dibagikan kepada perseorangan sesuai isi SK tersebut.

Ia pun mensinyalir SK Menteri LHK Nomor 287 tahun 2022 merupakan pintu masuk bagi segelintir orang yang ingin menjarah kekayaan alam di Pulau Jawa. Ini terbukti dengan adanya pengkoordiniran secara sistematis di lapangan.

Bahkan orang-orang tersebut tidak segan mengadu domba antara masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan hingga terjadi bentrokan berdarah seperti yang terjadi di Indramayu dan Karawang.

“Kita punya data lain ada yang sistem terorganisir di lapangan, jangan-jangan ini hanya pintu masuk yang sebetulnya ada kepentingan lain yang ingin menjarah kekayaan yang selama ini terlindungi di hutan, tapi yang diadukanya masyarakat yang diadukan dengan masyarakat”. Pungkasnya. (red)

Baca Juga :  Atalia Apresiasi Semangat Kab.Kuningan Gelar BUBOS 6