FPHJ Pertanyakan Peta KHDPK yang Tidak Kunjung Muncul Dalam Persidangan

Ketua FPHJ Eka Santosa saat berbincang dengan wartawan (23/09/2022)

JABARTRUST.COM, BANDUNG – Gugatan yang dilayangkan Aliansi Selamatkan Hutan Jawa kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait SK 287 tahun 2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) akan memasuki babak baru.

Pada tanggal 3 Oktober 2022 persidangan akan memasuki pembahasan pokok perkara, setelah sebelumnya digelar sidang pemeriksaan persiapan. Sejatinya, sidang pemeriksaan persiapan bermaksud untuk mensejajarkan kedudukan pihak Penggugat dan Tergugat.


Namun dari empat kali sidang pemeriksaan persiapan yang digelar, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mampu memberikan peta lahan yang menjadi objek SK 287 tahun 2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Walaupun peta tersebut sudah diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Baca Juga :  Dewi Aryani S.: Jasa Raharja akan Menyerahkan Santunan Bagi Seluruh Korban Kecelakaan KM Cantika Express  

Menurut Kuasa Hukum Para Penggugat Denny Indrayana, jika mengacu pada Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP, telah tegas diatur bahwa tiap badan publik wajib menyediakan informasi publik berupa kebijakan serta dokumen pendukungnya. Dengan kata lain, tanpa dimohonkan sekalipun Peta KHDPK seharusnya telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah di situs resmi KLHK.

Ketua Forum Penyelamatan Hutan Jawa Eka Santosa menganggap penerbitan SK 287 tahun 2022 tentang KHDPK syarat muatan politis. Pasalnya selain terkesan dipaksakan, perangkat penunjang SK tersebut seperti peta dan sumber daya manusia dilapangan juga tidak ada.

“Ini sebuah kebijakan blunder, mengeluarkan kebijakan melepaskan lahan 1,1 juta hektar petanya atau lampiran yang dimaksudnya hutanya tidak ada, inikan main-main”. Ungkap Eka saat ditemui wartawan (23/09/2022).

Baca Juga :  Forum Penyelamat Hutan Jawa Berikan Masukan Kepada Menteri BUMN Erick Tohir

Eka juga mensinyalir tekanan politik kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya begitu kuat. Sehingga Menteri LHK Siti Nurbaya asal mengeluarkan kebijakan dengan tidak adanya perangkat penunjang seperti peta dan sumber daya manusia dari KLHK.

“Jangan-jangan KLHK tidak mempersiapkan itu, tapi tekanan politik terhadap Dia kuat sehingga Dia pun mengeluarkan SK tanpa dipersiapkan dengan backup perangkat-perangkat kesiapan itu. Ini sangat politis. Kalau saya sih terlepas apakah itu politis atau agenda secara professional kementerian tetap salah kalau hutan dibagi-bagi”.

Saat ini justeru yang sangat giat menyuarakan pembagian lahan hutan bagi rakyat, dengan didasari SK 287 tahun 2022 adalah ormas-ormas yang tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan. Sehingga akibatnya terjadi gesekan dengan masyarakat penggiat kelestarian hutan seperti LMDH dan Perhutani.

Baca Juga :  Polemik Cacat Hukum Kebijakan Pengelolaan Hutan Jawa

Terkait sidangan pemeriksaan persiapan terakhir pada 26 September, dan siddang pokok perkara perdana pada 3 Oktober 2022 nanti FPHJ akan terus mengawalnya. Aliansi Selamatkan Hutan Jawa yang didalamnya ada Serikat Karyawan Perhutani Bersatu dan FPHJ berkomitmen agar kebijakan KHDPK atau kebijakan sejenis yang merugikan kelestarian hutan segera dicabut. (red)