Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Membuat SK 264/2022 Serampangan dan Asal-asalan, Nasib Hutan Jawa Dipertaruhkan

Ketua Forum Penyelamatan Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa

JABARTRUST.COM, BANDUNG – Penerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 287 tahun 2022, tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) terus menuai kontroversi.

Setelah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak bisa menunjukan peta yang valid terkait objek lahan KHDPK dalam empat kali persidangan persiapan di PTUN Jakarta, penerbitan SK 264 tentang Penetapan Wilayah Kelola Perum Perhutani yang terdampak KHDPK juga dinilai janggal.

Pasalnya dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 264 tahun 2022 tentang Penetapan Wilayah Kelola Perum Perhutani yang ditetapkan pada 25 maret 2022, mencantumkan rujukan SK nomor 287 tahun 2022, tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang baru diterbitkan pada 5 April 2022.

Baca Juga :  Serikat Karyawan Perhutani: “Fungsi Hutan Jawa Menuju Kehancuran”

Forum Penyelamatan Hutan Jawa (FPHJ) menyatakan bahwa kesalahan di SK 264/2022 KLHK bukan hanya salah ketik, tapi merupakan keteledoran sekaligus blunder.


“SK Menteri LHK Nomor 264/2022 tentang Penetapan Wilayah Kelola Perum Perhutani itu di tetapkan tanggal 25 Maret 2022, namun di amar Memperhatikan nomor 10 kok masuk SK 287/2022 tentang Penetapan KHDPK… padahal SK 287/2022 itu baru terbit tanggal 5 April 2022 ?”. Ucap Ketua FPHJ Eka Santosa di Bandung (23/09/2022).

Eka pun menduga jika SK Menteri LHK Nomor 264/2022 tentang Penetapan Wilayah Kelola Perum Perhutani tersebut dibuat bukan di bulan maret, tetapi di bulan September seiring dengan permintaan Majelis Hakim PTUN Jakarta terkait lampiran peta lahan yang terdampak KHDPK.

Baca Juga :  Polemik Cacat Hukum Kebijakan Pengelolaan Hutan Jawa

“Apakah kalau demikian SK Menteri LHK.264/2022 itu sebenarnya baru diterbitkan di awal bulan September 2022 ini seiring terbitnya Lampirannya peta KHDPK? ..karena terdorong permintaan Hakim PTUN ?”. Tambah Eka.

Eka Santosa pun mempertanyakan keabsahan status hukum SK 264/2022. Ia menilai jika KLHK telah berbuat blunder dan serampangan, dengan menerbitkan SK nomor 287 tahun 2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), dan SK Menteri LHK Nomor 264/2022 tentang Penetapan Wilayah Kelola Perum Perhutani.

“Kalau seperti itu artinya status hukum SK 264/2022 apakah sah atau tidak?. Ini pertaruhan nasib Hutan Jawa, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kok membuat SK serampangan “, pungkas Eka. (red)

Baca Juga :  SK Menteri KLHK nomor 287 tentang KHDPK Tidak Bisa Dijalankan