JABARTRUST.COM, SUBANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang, Jabar menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejari Subang. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan “Selamat Datang KPK dan BNN di Kabupaten.”
HMI Subang juga fokus menyoroti pada penggunaan anggaran dan sejumlah dugaan penyelewengan anggaran dan realisasi APBD berjalan. Tidak hanya itu, massa aksi juga menyoroti soal keterbukaan informasi publik.
Dalam orasinya, mereka meminta aparat Penegak Hukum harus proaktif memantau dan menelusuri penggunaan dana kewilayahan kecamatan, dan DD/ADD Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Subang, apakah sesuai atau banyak penyelewengannya.
Pengunjuk rasa juga meminta aparat Penegak Hukum proaktif menelusuri dugaan jual beli jabatan Rotasi, Mutasi dan Promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dan dugaan gratifikasi penghargaan dan launching program yang tidak direncanakan sebelumnya.
Menurut Ketua HMI Cabang Subang, Adam Asyim, ada dugaan kuat karena tidak transparan pengelolaan keuangan daerah sehingga Subang mengalami defisit dan hilangnya APBD Perubahan, hal ini berarti harus diusut sejelas-jelasnya apakah disengaja atau dibiarkan sehingga Subang mengalami defisit.
“Kami juga mempertanyakan tupoksi Baperjakat dan BKDSDM, karena kami mencurigai adanya dugaan jual beli jabatan pada saat rotasi, mutasi dan promosi jabatan,”ujar Adam.
Ditambahkan Adam, fakta di lapangan banyak jabatan yang tidak sinkron dengan disiplin ilmu atau kompetensinya dan keahliannya
“Pengangkatan P3K apakah sesuai kebutuhan atau kepentingan politik? Lalu apakah mampu Pemerintah Kabupaten Subang membayarnya? Apakah eksekutif dan legislatif duduk bersama saat memutuskan?,” ungkap Adam
“Apa kabar dana aspirasi DPRD? Apa kabar PokPir dan SPPD Fiktif DPRD Kabupaten Subang? Sudah berapa PERDA yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Subang? Apakah DPRD Kabupaten Subang mewakili rakyat ataukah mewakili petugas partai?,” tegas Adam.***( Harry )
