Muscab Ke VII BPC HIPMI Majalengka Menuai Kontroversi

Jabartrust.com, Majalengka, – Musyawarah Cabang (Muscab) Ke VII BPC HIPMI Majalengka menjadi sorotan tajam setelah muncul kontroversi yang melibatkan penyimpangan terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ketua BPC HIPMI Majalengka, yang telah menetapkan rencana Muscab pada Kamis (26/10) di Hotel Fieris, Kecamatan Kertajati, saat ini dihadapkan pada potensi tindakan hukum oleh pihak tertentu.
Ferry Ramadhan, Penasehat hukum untuk salah satu anggota HIPMI Majalengka, Rib’i Hudzaifah Al Fath, telah menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah hukum karena menganggap pelaksanaan Muscab melanggar AD/ART. Pelanggaran AD/ART yang disebutkan termasuk berakhirnya masa kepengurusan BPC HIPMI Majalengka pada Januari 2023, dan pelaksanaan Muscab dengan lama masa jabatan yang belum memenuhi ketentuan AD/ART.
Ferry Ramadhan mengatakan, “Dengan berat hati kami akan melakukan langkah hukum guna menghindari efek yang lebih destruktif atas perilaku menyimpang.” Dia juga menekankan bahwa Ketua BPC HIPMI Kabupaten Majalengka telah melukai prinsip-prinsip yang telah lama dijunjung tinggi oleh organisasi itu.
Menurut informasi yang disampaikan, masa jabatan Ketua BPC HIPMI Majalengka telah berakhir sejak Januari 2023 berdasarkan keputusan Badan Pengurus Daerah HIPMI Jabar Nomor 79/SKEP-Jabar/I/2020 tanggal 27 Januari 2020. Hal ini dianggap bertentangan dengan AD dan ART HIPMI Kabupaten Majalengka, yang membatasi masa jabatan Ketua selama 3 tahun dan memungkinkan Muscab BPC HIPMI Majalengka dilaksanakan dengan masa toleransi 3 bulan setelah masa jabatan berakhir.
Ferry Ramadhan menyatakan bahwa Ketua BPC HIPMI Majalengka tidak memiliki kewenangan dalam mengadakan Muscab Ke VII BPC HIPMI Majalengka, dan jika Muscab tetap dilaksanakan, itu akan mempengaruhi keabsahan hasil Muscab. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas organisasi dengan mengikuti aturan AD/ART.
Dalam upayanya untuk mengatasi kontroversi ini, Ferry dan timnya meminta agar Muscab Ke VII BPC HIPMI Majalengka dibatalkan dan meminta Badan Pengurus Daerah HIPMI Provinsi Jawa Barat (BPD HIPMI Jabar) untuk mengambil alih pengelolaan Muscab. Mereka percaya bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk menjaga integritas organisasi di tingkat Kabupaten Majalengka.
Kisruh Muscab HIPMI Majalengka menjadi perhatian utama dalam beberapa hari terakhir, dan banyak yang menunggu untuk melihat bagaimana perkembangan situasi ini akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang.(ER)

Baca Juga :  Libur panjang Obyek Wisata lokal pengunjung meningkat