Rusdi Taher Laporkan Mantan Gubernur Sulteng Terkait SARA

JABARTRUST. COM BANDUNG – Mantan Anggota DPR RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara Rusdi Taher melaporkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga narapidana korupsi berinisial NA ke Polda Jawa Barat.

NA dilaporkan lantaran pernyataan-pernyataannya dianggap dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian.

“Hari ini saya mendatangi Polda Jawa Barat untuk melaporkan narapidana korupsi yang juga mantan Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial NA. Alasan saya melaporkan NA setelah saya mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek hukum (yuridis), aspek sosiologis maupun aspek psikologis,” kata Rusdi kepada awak media di kawasan Jalan L.L.R.E Martadinata Kota Bandung, Kamis (22/9).

Rusdi mengaku, dirinya mengenal baik NA. Meski ia melaporkan NA, Rusdi mengaku tak memiliki dendam pribadi dan tak ada motivasi negatif.

Ia hanya ingin melihat negeri ini damai, sejahtera, rukun dan bermartabat.

“Sebagaimana diketahui, pada bulan Agustus 2022 telah beredar secara luas pernyataan NA melalui media sosial yang berisi ujaran kebencian berisifat SARA, yang mendikotomikan antara penduduk Sulawesi Tenggara dengan pendatang,” kata dia.

Baca Juga :  Tradisi Hafal Alquran Jalani Bulan Ramadhan Di Tasikmalaya

Rusdi menilai hal tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang pemimpin yang juga mantan gubernur.

“Menurut saya yang juga mantan politisi dan mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI tahun 1992-1997 mewakili Sultra, seorang pemimpin jangan mengeluarkan statmen yang dapat merusak kesatuan dan persatuan NKRI. Jangan merusak apa yang telah dibuat oleh pemimpin kitadan juga founder father kita, Soekarno,” bebernya.

Rusdi mengatakan apa yang diucapkan NA tidaklah berdasar. Menurut Rusdi, dirinya dan keluarganya adalah pendatang yang mengabdi di Sulawesi Tenggara

“Kami semua memang bukan asli Sultra, tapi mungkin lebih mencintai Sultra, kami tidak pernah merampas sumber daya alam Sultra.
Bahkan kami bahu-membahu dengan penduduk setempat untuk membangun Sultra. Tak ada perbedaan antara orang asli Sultra dengan pendatang.
Apa yang kami lakukan adalah mengabdikan di negeri dimana kami tinggal. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” ungkap Ketua Dewan Penasihat Kongres Advokat Indonesia ini.

Baca Juga :  Miris, Ditengah Hingar Bingar Perayaan Tasik Festival 2022, WC Darurat Hanya berbahan Bambu dan Terpal

Ia menambahkan, ia melapor ke Polda Jawa Barat lantaran locus delicti kejadian ada di wilayah Jawa Barat mengingat NA saat ini sedang ditahan di Lapas Sukamiskin.

Pernyaatan NA dinilai menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian sehingga dikualifikasikan melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan akal sehat dan rasional. Sebagai mantan wakil rakyat dan juga pendiri saya merasa berkewajiban untuk bersuara dan meberikan nasehat-nasehat yang berguna untuk negeri ini. Harapan saya para pemimpin di negeri jangan mendikotomikan antara penduduk asli dan pendatang. Karena menurut saya siapapun bisa jadi pemimpin di suatu daerah asalkan dia memiliki kompetensi dan dipercaya oleh rakyat bukan berdasarkan kesukuan atau pun putra asli daerah,” pungkasnya. (*)

Baca Juga :  Berantas Hoaks Melalui 'Counter Narrative'

Sebelumnya mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menyampaikan pernyataannya melalui video menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 77, Agustus lalu dan viral di media sosial.

Video tersebut mengingatkan kepada rakyat Sulawesi Tenggara untuk menjaga kekayaan alam yang mereka miliki.

Berikut petikannya:

Selain sumber daya alam Sultra yang terus menerus dirampas, kita juga menghadapi dilema lain, yakni bermunculannya calon-calon pemimpin yang berasal dari luar. Padahal orang yang paling paham dengan kondisi, kultur, dan memiliki idealisme untuk memperjuangkan nasib dan masa depan rakyat Sulawesi Tenggara adalah putera-puteri asli Sulawesi Tenggara. Orang luar hanya tahu kita memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa, tapi mereka tidak paham budaya dan tata krama lokal. Mereka juga tidak mau tahu nasib muram seperti apa yang akan menimpa rakyat Sulawesi Tenggara di masa depan. – Nur Alam, 2022 (*)