Sidang Praperadilan Kedua, Kedua Belah Pihak Berikan Tanggapan

Sidang Praperadilan atas pemohon L terkait dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi Riool memasuki sidang kedua.

JABARTRUST.COM, KOTA CIREBON — Sidang Praperadilan atas pemohon L terkait dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi jaringan saluran pembuangan air kotor (riol) memasuki sidang kedua. Persidangan kedua tersebut mengagendakan replik dan duplik antara pemohon L dengan termohon Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

Dalam sidang tersebut, termohon Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon melalui Jaksa Sunarno dan Renanda Bagus Wijaya menanggapi beberapa poin atas permintaan termohon. Dalam persidangan, Sunarno mengatakan, terbitnya 4 surat perintah penyelidikan dan 5 surat perintah penyidikan adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

“Sebenarnya termohon menerbitkan 2 surat perintah penyelidikan dan 4 surat perintah penyidikan terhadap obyek yang sama dan merupakan suatu kesatuan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan juga peraturan Jaksa Agung RI nomor 039/A/JA/10/2010,” katanya, Selasa (17/5/2022).

Baca Juga :  46 Badan Publik di Jabar Sudah Terbuka dan Informatif

Dirinya juga menilai bahwa tim penyidik sudah sesuai KUHAP dan juga aturan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum L, Raymond Kuncara Sitorus mengatakan, dalil-dalil yang disampaikan oleh termohon tidak berdasarkan hukum dan menunjukkan hanya penafsiran pribadi saja.

“Termohon menyatakan adanya penyidikan umum dan khusus, kami pertanyakan landasan yuridisnya apa, selain itu juga mereka mengatakan kami salah tafsir, pada bagian mana salah penafsiran,” lanjutnya.

Selain itu, papar Raymond,  dalam undang-undang no. 8 tahun 1981 KUHAP tidak dikenal adanya penyidikan khusus dan penyidikan umum.

“Surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh termohon juga diterbitkan pada hari Minggu atau bukan¬† dalam konteks bekerja, hal ini jelas menunjukkan adanya sikap tendensius,” paparnya.

Baca Juga :  Dijuluki Wahana Air Tahunan, Daerah Sapan Kembali Terdampak Banjir

Dirinya menegaskan, jika hakim mengabulkan petitum termohon maka akan terdapat preseden hukum yang buruk bagi penegakkan hukum dan pemerkosaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Terkait dengan bukti yang cukup yang sebagaimana kami dalilkan tidak mendapat tanggapan dari termohon, tentunya ini sudah jelas mereka tidak bisa membuktikan hal tersebut,” tegasnya.

Sidang Praperadilan sendiri dijadwalkan selesai pada hari Jumat (20/5/2022) mendatang, sidang akan dilanjutkan, Rabu (18/5/2022) dengan agenda pembuktian. (sakti)