Tidak Terima Hasil Pilkades, Pakar Hukum : “Tempuh Jalur Hukum Untuk Menggugat”

Tidak Terima Hasil Pilkades, Pakar Hukum : "Tempuh Jalur Hukum Untuk Menggugat"

Jabartrust.com, Kab. Tasikmalaya – Polres Tasikmalaya Jawa Barat memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 50 desa di wilayah hukum Polres Tasikmalaya berjalan aman dan lancar.

Kapolres Tasikmalaya AKBP Suhardi Herry Heryanto mengatakan, meski terdapat perselisihan kecil antar pendukung kepala desa, namun pihaknya memastikan hal tersebut tidak langsung berhubungan dengan proses pemilihan dan penghitungan suara Pilkades di TPS, dan bisa diselesaikan dengan musyawarah.

“Alhamdulillah pelaksanaan Pilkades di 50 desa di wilayah hukum Polres Tasikmalaya berjalan aman dan lancar, meski ada perselisihan kecil tapi tidak berhubungan langsung dengan pemilihan di TPS, itu lokasinya jauh di luar TPS. Alhamdulillah malam sudah musyawarah dan bisa diselesaikan kekeluargaan,” kata AKBP Suhardi Heri Haryanto, Kapolres Tasikmalaya Jumat (15/9/23).

Baca Juga :  Doa Bersama untuk Keselamatan Eril

Meski berjalan aman dan lancar, namun menurut pakar hukum sekaligus advokat senior, Bambang Lesmana menyebut proses pemilihan Kepala Desa bisa saja memunculkan sengketa. Bambang menyarankan pihak yang tidak menerima hasil pilkades agar menempuh proses hukum dengan mengajukan keberatan secara tertulis pada Panitia Desa.

“Masih ada celah Peraturan Bupati Tasikmalaya yang mengatur Pilkades banyak yang bolong-bolong dan harus diperbaiki,” ujar Bambang Lesmana saat ditemui di kantornya, Jumat siang (15/9/2023).

Bagi pihak yang merasa dirugikan dan tidak menerima hasil pilkades, Bambang pun menyarankan untuk meminta bantuan dari praktisi hukum dan praktisi politik agar tidak menjurus pada tindakan yang cenderung melanggar hukum. Sehingga menurutnya, ketika ada ketidak puasan akan hasil pilkades agar segera lakukan upaya hukum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala desa.

Baca Juga :  Harga Migor Di Tasikmalaya Mulai Turun

“Bila tidak selesai di tingkat Panita Pemilhan Desa, maka pengaduan naik ke tingkat kecamatan. Begitu pun seterusnya hingga ke Pemerintah Daerah.  Dalam Peraturan bupati ada batas waktu, satu minggu setiap tahapan. Bila lebih dari waktu itu, maka dianggapnya kita menerima keputusan itu,” jelas Bambang.

Guna membantu setiap keberatan atau pihak yang merasa dirugikan dan tidak menerima hasil pilkades, Bambang pun telah menyiapkan tim untuk membantu advokasi. Termasuk apabila sengketa berlanjut ke tingkat pemerintah daerah namun tidak merasa puas, maka pihaknya selaku tim pengacara siap membantu melayangkan gugatan hingga ke Pengadilan.

“Kami pun bersedia membantu jika pihak yang menang pilkades, tiba-tiba ada gugatan dari pihak yang kalah,” pungkas Bambang. ***yudie

Baca Juga :  Eril Sedang Mencari Sekolah untuk Melanjutkan Pendidikan di Swiss