Kasus Korupsi Alat Berat Dinas PUTR, Mulai Seret “Nama Besar” Di Cirebon

Pegawai Kejari Cirebon Bersama tersangka Meninjau Barang Bukti Di lapangan(Foto: Jabartrust.com)
Pegawai Kejari Cirebon Bersama tersangka Meninjau Barang Bukti Di lapangan(Foto: Jabartrust.com)

JABARTRUST.COM, KOTA CIREBON – Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan Alat besar darat pada dinas PUTR kota Cirebon kini mulai menyeret “nama – nama besar” yang di kenal oleh masyarakat Kota Cirebon.

Berdasarkan investigasi yang mendalam dan dari narasumber terpercaya kasus pengadaan alat berat tersebut ada indikasi melibatkan Walikota Cirebon Nashrudin Azis, beserta para sosok besar lainnya.

Dari sumber terpercaya ini pula, didapatkan bagan nama yang terlibat dalam kasus pengadaan alat berat tersebut. Nama-nama tersebut merupakan nama yang dikenal di Kota Cirebon.

Nama-nama tersebut berinisial D alias Acong yaitu pihak swasta, Walikota Cirebon, Staf Ahli Walikota Cirebon berinisial UC, salah satu ASN Kota Cirebon berinisial D, adik salah satu politisi terkenal berinisial M, Mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, selain itu ada F, A, S alias Iman, dan juga S.

Baca Juga :  Peringatan Konferensi Asia Afrika Ke 67 Tahun jadi Momentum Bangkitkan Semangat Perdamaian Dunia

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sendiri sudah menahan setidaknya 2 tersangka pada kasus tersebut, diantaranya Syahroni selalu mantan Kadis PUTR, dan Richie Iriawan selaku Direktur CV. Pilar Pratama, dengan dugaan kerugian negara pada kasus tersebut ditaksir melebihi 2 Miliar rupiah. Kasus tersebut bermula pada tahun anggaran 2021 Dinas PUTR kota cirebon terdapat pengadaan 5 unit alat berat dengan nilai kegiatan sebesar 8,53 Miliar rupiah.

Namun saat dalam pelaksanaan Kepala Dinas PUTR, Syahroni selaku Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membeli 5 unit alat berat yang salah satunya tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak yang telah disepakati dan setelah Tim Intel Kejaksaan Negeri Kota Cirebon turun, ternyata ditemukan adanya mark up harga dalam pengadaan alat berat tersebut.

Baca Juga :  Wagub Apresiasi Capaian Vaksinasi Garut Lampaui Jabar

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Umaryadi,SH.,MH melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Slamet Haryadi mengatakan telah terjadi mark up dalam pengadaan 5 unit alat berat tersebut merupakan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

“Pengadaan tersebut merupakan kegiatan Tahun Anggaran 2021 ,namun pelaksanaannya pada bulan Februari 2022, dan dalam pelaksanaan awalnya 5 unit alat berat diterima oleh PPK seolah-olah sudah sesuai spesifikasi namun ternyata terdapat 1 unit awal diterima tidak sesuai spesifikasi , alat berat tersebut bernama wheel loader yang seharusnya alat berat yang dibeli adalah bekhoe”jelasnya.

Dirinya mengungkapkan, pada bulan Juli lalu alat yang tidak sesuai tersebut diganti setelah pihaknya melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka tersebut, saat ini Kejaksaan Negeri Kota Cirebon masih memeriksa saksi-saksi.

Baca Juga :  Pemda Provinsi Sulawesi Selatan Perdalam Sistem Manajemen Talenta ASN yang Sukses Diterapkan di Jawa Barat

“Kurang lebih 20 saksi sudah kita periksa di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, termasuk salah satu staf khusus Walikota Cirebon,”tuturnya.***(Red).